Memasuki Januari 2025, sorotan terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur semakin intens. Proyek ambisius ini telah menunjukkan Progres IKN Nusantara yang signifikan, dengan berbagai infrastruktur dasar mulai terbentuk. Namun, pembangunan sebuah ibu kota baru sebesar ini juga tidak lepas dari serangkaian tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait, memastikan visi kota hutan berkelanjutan dapat terwujud sesuai rencana.

Pada awal tahun 2025, Progres IKN Nusantara terlihat jelas pada infrastruktur vital. Pembangunan jalan tol akses telah mencapai kemajuan pesat, memungkinkan konektivitas yang lebih baik ke kawasan inti. Jaringan air bersih dan sistem sanitasi juga sedang dalam tahap akhir penyelesaian untuk mendukung kebutuhan penghuni awal. Infrastruktur dasar ini menjadi fondasi krusial bagi kehidupan dan aktivitas di ibu kota baru tersebut, menandakan kesiapan awal.

Gedung-gedung pemerintahan utama, seperti Istana Negara, kantor presiden, dan beberapa kementerian koordinator, menunjukkan Progres IKN Nusantara yang mengesankan. Beberapa di antaranya bahkan sudah mendekati tahap finishing, siap untuk ditempati secara bertahap. Hal ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan, menciptakan milestone penting dalam sejarah pembangunan nasional, dan menegaskan keberlanjutan proyek.

Namun, di balik capaian ini, tantangan pembangunan IKN Nusantara tetap membayangi. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan pendanaan, terutama dari skema non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Menarik lebih banyak investasi swasta, baik domestik maupun asing, menjadi krusial untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani keuangan negara, yang memerlukan insentif menarik dan kepastian regulasi.

Isu lingkungan dan sosial juga terus menjadi perhatian. Meskipun konsep kota hutan sangat ditekankan, dampak pembangunan terhadap ekosistem lokal dan masyarakat adat harus dikelola dengan sangat hati-hati. Pemindahan dan pemberdayaan masyarakat adat, serta perlindungan keanekaragaman hayati, memerlukan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan aspek sosial dan lingkungan yang vital.

Manajemen logistik dan sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Memindahkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) dan memastikan ketersediaan fasilitas penunjang yang memadai, seperti perumahan, sekolah, dan fasilitas kesehatan, memerlukan perencanaan yang sangat detail dan eksekusi yang cermat.